JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri ( Bupati Bogor Ade Yasin dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Namun Kemendagri menghormati proses hukum yang berlangsung dan mempersilakan KPK untuk melanjutkan pemeriksaan.

“Kemendagri sangat menyesalkan hal itu (OTT) terjadi. Dengan kejadian tersebut, tentunya akan menambah jumlah kepala daerah yang tersangkut permasalahan hukum,” kata Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Benni Irwan kepada wartawan. Rabu (27/04/2022)

Benni mengatakan, pihaknya akan memantau perkembangan kasus tersebut.

Kemendagri juga akan memastikan pelayanan publik di Kabupaten Bogor tetap terselenggara dengan baik usai Ade terjaring OTT KPK.

Namun, dia belum bisa memastikan apakah Kemendagri akan segera menunjuk pelaksana tugas Bupati Bogor. "Kita ikuti proses hukum dulu sebelum mengambil langkah administrasi lainnya,” ujarnya.

KPK menangkap Bupati Bogor Ade Yasin dalam OTT di wilayah Jawa Barat dalam operasi yang digelar pada 26-27 April 2022. KPK juga meringkus pihak lain, termasuk auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat.

Ade ditangkap dalam kasus dugaan suap. KPK pun mengamankan sejumlah uang tunai dari lokasi OTT.

Sampai saat ini, tim penyidik KPK masih melakukan pemeriksaan terhadap para pihak yang ditangkap tersebut.(MR)