JAKARTA - Hingga saat ini, dunia masih menghadapi situasi dengan ketidakpastian dan terus berupaya memulihkan ekonomi.

Kepala Negara mendorong agar produk-produk lokal dapat segera masuk pada katalog elektronik lokal yang diluncurkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya memacu pertumbuhan ekonomi dengan tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan anggaran BUMN untuk membeli barang impor.

“Ini uang rakyat, APBN, APBD, di BUMN, ini uang rakyat. Jangan kita belikan barang-barang impor. Keliru besar sekali kita kalau melakukan itu,” ucap Presiden saat memberikan pengarahan pada acara Evaluasi Aksi Afirmasi Peningkatan Pembelian dan Pemanfaatan Produk Dalam Negeri Dalam Rangka Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, di Jakarta Convention Center (JCC), pada Selasa (24/05/2022).

Presiden secara tegas menginstruksikan jajarannya untuk menggunakan produk-produk dalam negeri dan tidak membeli barang-barang impor.

Selanjutnya, Kepala Negara mendorong agar produk-produk lokal dapat segera masuk pada katalog elektronik lokal yang diluncurkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). “Yang punya e-Katalog Lokal baru 46 pemda dari 514 kabupaten kota dan 34 provinsi. Baru 46 pemda, padahal untuk membangun e-Katalog Lokal ini syaratnya sudah nggak kayak dulu. Dulu memang rumit sekarang sangat simpel,” tutur Kepala Negara.

Selain itu, Kepala Negara mendorong peningkatan kualitas dari produk-produk dalam negeri agar segera masuk ke dalam e-Katalog Lokal dan diharapkan dapat menggerakkan perekonomian di daerah. “Nanti makin banyak produk-produk lokal, produk-produk unggulan daerah itu semuanya masuk ke e-Katalog. Dan itu akan memacu ekonomi daerah dan itu saya pastikan membuka lapangan kerja yang banyak di daerah tanpa kita sadari,” ucap Kepala Negara.

Lebih lanjut, Presiden menekankan jajarannya untuk dapat merealisasikan komitmen pembelian dan pemanfaatan produk dalam negeri tersebut. “Komitmennya berapa? Mana yang sudah realisasi? Inilah yang namanya aplikasi platform yang ingin kita bangun, agar sekali lagi jangan sampai uang rakyat itu dibelikan produk-produk impor,” tandasnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Wiranto, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.(MR)

(SM/BN24/BPMI Setpres)