PELALAWAN - Anggota DPRD Kabupaten Pelalawan Burhan Manjo membenarkan statement rekannya dari Fraksi PKS Dedi terkait pidato Pjs Bupati Pelalawan yang disusun oleh Bappeda Pelalawan yang banyak menyembunyikan fakta-fakta kondisi Pelalawan terkini.

"Apa yang disampaikan Dedi itu, benar seratus persen. Fakta-fakta terkait data kemiskinan kita tertinggi di Riau, masalah sampah dan banjir di Pangkalan Kerinci tak diungkapkan," Kata Burhan, yang merupakan legislatif asal Pangkalan Kerinci ini kepada awak media, Senin (14/10/2024)

Parahnya lagi kata Burhan, Pemkab Pelalawan dengan sengaja dan terang benderang seakan-akan mendukung salah satu paslon.

"Jargon HUT Pelalawan, 'Pelalawan Maju Berkelanjutan' itu jelas bentuk Pemkab mendukung salah satu Paslon," tegas Burhan.

Tudingan Burhan atas keterlibatan Pemkab dalam mendukung salah satu Paslon bukan hanya di Jargon HUT Pelalawan. Burhan juga menyebutkan beberapa Baliho Bupati Zukri dengan istrinya yang dibuat Pemkab Pelalawan hingga saat ini masih dibiarkan.

"Baliho Diskominfo untuk ucapan HUT Riau pun yang terpasang poto Zukri dan Istrinya masih dibiarkan di lokasi baliho milik Pemkab. Misalnya di simpang Gedung Daerah itu. Harusnya kan sudah diganti dengan Baliho HUT Pelalawan dengan poto Pak Pjs," papar Burhan.

Burhan mengingatkan Pemkab Pelalawan untuk tidak bermain Politik di Pilkada serentak ini.
"Ini akan menjadi catatan kita, dan kita akan sampaikan ke Bawaslu," demikian Burhan Manjo.

Sebelumnya, diberitakan Perayaan HUT Pelalawan ke-25 yang seharusnya menjadi momentum penuh kebanggaan, justru diwarnai oleh dugaan ketidaknetralan dalam penyusunan pidato Pjs Bupati Pelalawan, Dr. Jon Armedi Pinem, yang disampaikan pada Sidang Paripurna DPRD Pelalawan, 12 Oktober 2024.

Kritik muncul dari berbagai pihak yang menuding Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pelalawan tidak transparan dalam menyusun laporan untuk pidato tersebut. Bappeda dianggap menutupi sejumlah fakta krusial mengenai kondisi terkini Kabupaten Pelalawan.

Laporan Bappeda diduga hanya memaparkan data tahun 2023, tanpa mencantumkan perkembangan tahun 2024 yang justru mengungkap berbagai permasalahan penting. Salah satu isu yang disoroti adalah peningkatan investasi di Pelalawan yang disebut-sebut sebagai tertinggi di Riau. Namun, fakta lain yang terabaikan dalam pidato tersebut adalah kenaikan angka kemiskinan di Pelalawan pada tahun 2024, yang juga tertinggi di provinsi ini.

Anggota DPRD Pelalawan dari Fraksi PKS, Dedi Prianto, S.Pd., menyatakan bahwa pidato Pjs Bupati terlihat berat sebelah dan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Dedi menyoroti ketimpangan informasi yang diberikan, termasuk video slide yang ditampilkan hanya menampilkan poto-poto Bupati Zukri saja, tanpa poto Wakil Bupati Nasaruddin.

Selain itu, Dedi juga mengkritik Bappeda atas dugaan manipulasi dalam penyampaian proyek strategis. Program SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) dan Jargas (Jaringan Gas) yang sepenuhnya didanai oleh APBN disebut seolah-olah merupakan inisiatif Pemda, padahal pendanaannya berasal dari pusat.

“Kami menuntut keterbukaan dari Pemda, terutama soal proyek-proyek ini. Jangan sampai masyarakat dibohongi,” tegas Dedi dalam sesi wawancara usai sidang paripurna.

Menurut Dedi hal ini tak pantas dan tak beradab dilakukan Pemkab Pelalawan, membohongi masyarakat disaat perayaan hari jadi Kabupaten nya yang sudah berusia setengah abad.

Hingga berita ini di terbitkan pihak Bappeda Kabupaten Pelalawan belum memberikan klarifikasi, belum ada jawaban saat awak media mengkonfirmasi. (DR)