BULUKUMBA - Badan Pusat Statistik (BPS) Bulukumba kembali merilis data Indikator Makro Kabupaten Bulukumba. Terbaru, angka Kemiskinan Bulukumba semakin menurun mencapai 6,71 persen per Maret 2024. Angka ini turun dari tahun 2023 sebesar 7,22 persen.

Kepala BPS Kabupaten Bulukumba, Herbudiman Suandy pada Rapat Monitoring dan Evaluasi Triwulan ke 3 Lingkup Pemda Bulukumba menyampaikan bahwa jumlah dan persentase penduduk miskin mengalami penurunan sejak 2021 hingga 2024. Artinya apa?, baik secara jumlah maupun persentase, terjadi penurunan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bulukumba.

Dikatakan Kabupaten Bulukumba menempati posisi ke-6 dengan persentase kemiskinan terendah di Sulawesi Selatan, posisi ini sama pada Maret 2023. Meski posisi ke-6 terendah, tambahnya, Bulukumba menempati posisi pertama dengan kemiskinan terendah di wilayah Selatan- selatan yang terdiri dari Kabupaten Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai dan Kepulauan Selayar. Bahkan untuk Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Bulukumba berada pada posisi terendah di Sulawesi Selatan.

Menurutnya dengan APBD sekitar Rp1,6 triliun, Kabupaten Bulukumba memiliki progres yang sangat baik. “Secara pribadi saya mengapresisasi kinerja Pemerintah Kabupaten Bulukumba. Di tempat saya sebelumnya yang jumlah APBDnya lebih besar tapi capaiannya tidak sama dengan Bulukumba,” ungkap Herbudiman saat memaparkan data indikator makro Kabupaten Bulukumba, di Ruang Pola Kantor Bupati, Senin 28 Oktober 2024.

Selain angka kemiskinan dan TPT, Kepala BPS Herbudiman juga memaparkan tiga indikator makro lainnya seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi, dan Inflasi. Secara umum kelima indikator tersebut menunjukkan capaian yang positif.

Pertumbuhan ekonomi meningkat dari 3,81 persen tahun 2022 menjadi 4,11 persen tahun 2023. Konstribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) masih didominasi pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 37,59 persen, disusul sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 16,59 persen dan konstruksi 11,53 persen. Sektor konstruksi ini mengalami pertumbuhan cukup besar sebesar 10,77 persen, hanya kalah pada jasa lainnya yaitu sektor pariwisata yang tumbuh sebesar 11,64 persen.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Bulukumba dalam kondisi baik. Ini bisa dilihat dari PDRB yang juga ditopang oleh sektor perdagangan, industri pengolahan dan jasa. Dikatakan, jika ada daerah yang jasa dan manufakturnya besar, maka dapat dikatakan daerah itu maju. 

“Ini Bulukumba sedang menuju ke sana (daerah maju),” imbuhnya.

Hal lainnya yang diukur dalam indikator makro suatu daerah adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sederhananya, IPM itu dapat diartikan bagaimana suatu daerah membangun manusianya. Sehatkah dia, pintarkah dia, dan sejahterakah dia?

Data BPS menunjukkan, IPM Bulukumba 3 tahun terakhir terus meningkat. Tahun 2021 sebesar 72,02, tahun 2022 sebesar 72,75, dan tahun 2023 sebesar 73,64.

Angka IPM ini diambil dari indikator Umur Harapan Hidup saat Lahir sebesar 74,01 tahun, Rata-rata Lama Sekolah sebesar 8,26 tahun, Harapan Lama Sekolah sebesar 13,43 tahun, dan Pengeluaran Riil per Kapita masyarakat per tahun yang disesuaikan sebesar Rp11.392.000 

Angka IPM 73,64 pada tahun 2023 ini masuk pada IPM Level Tinggi dan menempatkan Bulukumba pada posisi ke-9 teratas capaian IPM di antara 24 kabupaten kota di Sulsel. 

Sementara itu, untuk data Inflasi per September 2024, Bulukumba berada pada posisi terendah di Sulawesi Selatan sebesar  0,03 persen (m-to-m) dan 1,35 persen (y-to-y). Diketahui, Kabupaten Bulukumba dalam tiga tahun terakhir ini, selalu menempati posisi 10 besar inflasi terendah di Indonesia.

Terakhir dalam pemaparannya Herbudiman menjelaskan bahwa data yang disajikan oleh pihaknya tersebut adalah data yang akurat. “Kita bisa pastikan bahwa BPS ini lembaga independen dalam menyajikan data. Insya Allah data yang kami berikan sudah jelas.” ungkapnya. 

Atas pemaparan Kepala BPS Bulukumba, Sekretaris Daerah, Muh Ali Saleng, mengungkapkan data BPS ini pada dasarnya sedang memotret kondisi kehidupan di Kabupaten Bulukumba dalam beberapa tahun terakhir. Disebutnya, bahwa tidak ada keraguan di dalamnya, karena BPS adalah lembaga independen dan mandiri yang ditugaskan oleh negara untuk mendapatkan dan mengolah data statistik yang menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan oleh pemerintah di semua tingkatkan.

“Tidak main-main, yang pasti data dari BPS Bulukumba ini juga dilaporkan atau diteruskan ke BPS Pusat,” bebernya.

Untuk diketahui Rapat Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Triwulan ke-3 tahun anggaran 2024 ini dibuka oleh Pjs. Bupati Bulukumba, Muhammad Rasyid dan dihadiri oleh para Kepala OPD beserta jajarannya.(Ros RM)